SAMARINDA-Pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan terkait dinasti politik dan struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) menuai reaksi negatif dari kader Partai Gerindra yang duduk di legislatif.
Dalam keterangannya pada Kamis (23/4/2026) lalu, Rudy menilai masuknya sang adik, Hijrah Mas’ud ke dalam TAGUPP merupakan hal lumrah karena menjadi hak prerogatif gubernur.
Ia bahkan membandingkannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang melibatkan adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan tersebut memicu ketersinggungan sejumlah kader Gerindra di Benua Etam hingga meradang. Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra .
Menanggapi statmen menyesatkan tersebut Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim Sabaruddin Panrecalle yang juga Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini menilai Rudy seharusnya lebih berhati-hati dan etis dalam membuat perbandingan, terlebih dengan menyeret nama Presiden RI.
Menurutnya, membandingkan posisi Hijrah Mas’ud dengan Hashim Djojohadikusumo tidak sebanding.
“Tidak apple to apple, kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau (Prabowo) kan simbol negara,” ujarnya
Sementara itu anggota DPRD Kaltim Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menilai perbandingan yang disampaikan Rudy Mas’ud tidak tepat.
“Saudara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa status Bu Hijrah tidak ada bedanya dengan Pak Hashim, adik Pak Prabowo (utusan khusus presiden). Itu tentu sangat beda, bahkan Pak Hashim tidak masuk dalam struktur pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Afif menegaskan, posisi Hijrah Mas’ud di TAGUPP berbeda karena berada dalam struktur resmi pemerintahan dan digaji menggunakan anggaran negara.
“Hijrah kan dipilih sama dia dan digaji negara. Jangan jadikan presiden sebagai tameng untuk mendistorsi presiden dengan dirinya,” tegasnya.
Ia juga menilai tidak ada urgensi adik gubernur mewakili kepala daerah, sebab masih ada wakil gubernur maupun sekretaris daerah.
“Lagi pula kalau dia sibuk di luar kan ada wagub, ada sekda. Jadi tidak perlu adik kandungnya untuk mewakilinya. Konyol itu namanya,” lanjut Afif.
Sebagai kader Gerindra, ia meminta Rudy segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya menuntut keras gubernur mencabut keterangan Rudy Mas’ud sesingkat-singkatnya dan meminta maaf kepada Pak Prabowo dan Pak Hashim melalui media massa,” tegasnya.
Meski demikian, Afif menyebut komunikasi langsung dengan Rudy masih menunggu arahan pimpinan partai.
“Kalau untuk berkomunikasi secara langsung dengan Rudy, kami menunggu arahan pimpinan. Tapi saya merasa tersinggung sebagai kader Gerindra dan anggota dewan,” pungkasnya.
