Wagub Kaltim Dr. Ir. H. Seno Aji, M.Si menegaskan status PPPK setara ASN. Karena itu, tidak boleh ada lagi stigma kelas dua. Mereka dituntut menunjukkan kinerja dan kemajuan, meski dievaluasi setiap 5 tahun sekali.
SAMARINDA –Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Seno Aji, M.Si menerima audiensi Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/AP3K di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis (20/8/2026).
Audiensi ini menjadi ruang dialog pertama antara pengurus AP3K dengan pimpinan daerah untuk menyampaikan aspirasi, program kerja, dan peran PPPK dalam mendukung pembangunan di “Benua Etam”.
Wagub Seno Aji membuka pertemuan dengan apresiasi tinggi. Ia menilai kedatangan AP3K membawa semangat positif untuk penguatan pelayanan publik.
“Saya sangat mengapresiasi kedatangan AP3K yang memiliki semangat dan komitmen yang positif dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Saya menyimak program AP3K ini sangat positif sehingga perlu terus dibina,” ujar Seno Aji.
Lebih tegas, Seno Aji meluruskan status PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim. Menurutnya, tidak ada lagi dikotomi antara PNS dan PPPK.
“PPPK bagaimana pun yang tergabung dalam asosiasi tersebut merupakan ASN Pemprov Kaltim,” tegasnya.
Meski statusnya setara, Seno Aji mengingatkan ada konsekuensi yang harus dipikul PPPK. Yaitu tuntutan kinerja dan profesionalitas yang tidak boleh kalah dari PNS.
“PPPK harus ada kemajuan dari sebelumnya karena mereka setara dengan ASN meskipun setiap lima tahun sekali dievaluasi,” tegas Wagub.
Artinya, kontrak 5 tahunan bukan alasan untuk bekerja biasa-biasa saja. Justru itu harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kompetensi, loyalitas, dan integritas.
Di akhir arahannya, Seno Aji menitipkan pesan penting kepada seluruh anggota AP3K yang hadir.
“Sebaiknya sebagai ASN membuang jauh sikap yang tidak baik,” ujarnya.
Sikap tidak baik yang dimaksud meliputi indisipliner, lamban melayani, hingga tidak menjaga etika sebagai abdi negara. Menurutnya, citra ASN Kaltim ke depan akan sangat ditentukan oleh kinerja PPPK yang jumlahnya terus bertambah.
Dengan jumlah PPPK yang besar di Kaltim, Pemprov menaruh harapan besar agar AP3K bisa menjadi motor penggerak birokrasi yang lebih lincah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.
Pemprov Kaltim juga berkomitmen akan terus membina AP3K agar program-program asosiasi sejalan dengan visi pembangunan daerah dan visi besar Ibu Kota Nusantara.
