JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr H Seno Aji didampingi istri Hj. Wahyu Seno Aji mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas/PAKU yang diselenggarakan oleh KPK RI berkolaborasi beŕsama Lembaga Administrasi Negara/LAN RI, Kamis (11/6/2026) di Jakarta.
Pelatihan ini diikuti serentak oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia. Kehadiran pasangan Wagub dan Ketua TP PKK Kaltim itu menjadi sinyal kuat komitmen Pemprov Kaltim membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, terutama menjelang operasional penuh Ibu Kota Nusantara/IKN.
Integritas sebagai Kompas Kepemimpinan
Pelatihan PAKU merupakan program wajib nasional bagi penyelenggara negara untuk menanamkan nilai integritas, memahami potensi konflik kepentingan, gratifikasi, hingga praktik pengadaan yang rawan penyimpangan.
Dalam sesi diskusi, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh kecolongan dalam momentum IKN. Arus investasi, proyek infrastruktur, dan perizinan yang masif menuntut aparatur negara yang punya “antibodi” antikorupsi.
“Integritas itu kompasnya pemimpin. Di era IKN, godaan besar. Lewat PAKU ini kami ditempa ulang agar setiap kebijakan, setiap tanda tangan, setiap pengadaan, selalu berpihak pada rakyat dan bebas dari conflict of interest,” ujar Seno Aji.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti hasil PAKU dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP, optimalisasi Whistleblowing System, dan penguatan peran Inspektorat sebagai early warning system.
Materi PAKU yang diberikan mencakup analisis risiko korupsi di sektor perizinan, pengadaan barang/jasa, hingga pengelolaan aset daerah — semua sektor krusial bagi Kaltim yang kini jadi episentrum pembangunan nasional.
Satu Visi dengan Daerah Lain
Bersama 500+ kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Sabang sampai Merauke, Seno Aji-Hj Wahyu menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen publik. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala LAN RI dan perwakilan KPK.
“Pakta Integritas bukan seremonial. Ini kontrak moral kami dengan rakyat Kaltim. Kami siap diuji dan diawasi. Karena IKN yang maju hanya bisa dibangun di atas fondasi pemerintahan yang bersih,” tegas Wagub.
Pelatihan ditutup dengan simulasi pengambilan keputusan berbasis etika dan sesi penyusunan rencana aksi antikorupsi yang wajib dibawa pulang dan diimplementasikan masing-masing daerah.
Dengan bekal PAKU ini, Pemprov Kaltim menargetkan indeks persepsi antikorupsi dan maturitas SPIP Kaltim naik signifikan dalam 2 tahun ke depan, beriringan dengan pembangunan IKN.
