SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik kehadiran Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Kreatif (DPW Gekraf) Nasional Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim Dr. H. Seno Aji menyebut Gekraf sebagai ujung tombak pelaku usaha ekonomi kreatif di daerah.
“Pemprov Kaltim siap mendukung program Gekraf Kaltim. Apalagi ini akan menggabungkan antara ekonomi kreatif dengan kebudayaan di daerah. Harapannya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Seno Aji saat menerima silaturahmi pengurus DPW Gekraf Kaltim yang dipimpin Ketua Harian Krisna Galih, di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Senin (11/5/2026).
Wagub menegaskan, keberadaan Gekraf harus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi lembaga formalitas.
“Keberadaan Gekraf menjadi ujung tombak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Seno Aji meminta DPW Gekraf Kaltim aktif bergerak ke lapangan dan membangun sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, dukungan lintas sektor menjadi kunci agar program Gekraf berjalan optimal.
OPD yang didorong terlibat antara lain Dinas Pariwisata, Disperindagkop dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta OPD lain yang relevan. Tak hanya itu, Wagub juga menyebut perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kaltim perlu dilibatkan mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
“Ke depan perlu adanya pendataan pelaku usaha Ekraf maupun UMKM. Sehingga, sosialisasi dan gerakan untuk menunjang Gekraf di Kaltim berjalan maksimal,” pesan Seno Aji.
Sementara itu, Ketua Harian DPW Gekraf Kaltim Krisna Galih menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan bersilaturahmi sekaligus melaporkan program kerja yang telah dilaksanakan pengurus. Pihaknya juga melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Gekraf Kaltim dalam waktu dekat.
“Kami berharap Pemprov Kaltim terus mendukung program dan kegiatan DPW Gekraf Kaltim,” kata Krisna.
Turut hadir mendampingi dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi beserta jajaran pejabat OPD terkait.
