Puluhan massa Kesatuan Mahasiswa dan Pergerakan Pemoeda Nusantara/KMPPN bersama elemen organisasi lain mengepung Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut lembaga antirasuah segera mengusut dugaan penyimpangan dan konflik kepentingan dalam proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp4,3 miliar TA 2023–2024.
JAKARTA – Tekanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK semakin deras. Kesatuan Mahasiswa dan Pergerakan Pemoeda Nusantara/KMPPN bersama sejumlah elemen organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar KPK segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2023–2024.
“Jangan Ada Yang Kebal Hukum”
Dalam orasinya, koordinator aksi KMPPN menegaskan bahwa proyek di sektor pertanian seharusnya menjadi penopang ketahanan pangan. Namun di Kalsel, proyek itu justru diduga sarat penyimpangan.
Mereka menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan* dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek.
“Kami mendesak KPK menindaklanjuti dugaan penyimpangan dan konflik kepentingan dalam proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2023–2024,” tegas orator aksi.
Menurut KMPPN, pembiaran terhadap kasus ini akan mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, apalagi di sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat.
Desak Periksa 3 Pihak Kunci
KMPPN secara spesifik meminta KPK memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
KMPPN meminta KPK memeriksa pihak-pihak terkait, mulai dari Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, mantan Sekdis Imam Subarkah, pihak swasta(PT Cahaya Hati) dan mengusut tuntas dugaan korupsi proyek senilai sekitar Rp4,3 miliar tersebut.
Massa menilai, nilai Rp4,3 miliar bukan angka kecil untuk ukuran proyek di daerah. Jika dibiarkan, modus yang sama bisa berulang dan merugikan negara lebih besar lagi.
Ultimatum ke KPK
Aksi ini menjadi bentuk desakan moral kepada KPK agar tidak ragu menelusuri aliran dana dan relasi kuasa di balik proyek tersebut.
KMPPN memberi catatan, jika dalam waktu dekat KPK belum menunjukkan progres penanganan, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar dan melaporkannya ke lembaga penegak hukum lain.
“Usut, tangkap, dan adili. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena punya jabatan,” pekik massa menutup aksi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan dan desakan dari KMPPN. Begitu pula dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel dan pihak-pihak yang namanya disebut.
