NUSANTARA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pentingnya pengawasan dana desa agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya desa yang maju dan mandiri.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kalimantan Timur serta Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa, di Multifunction Hall Kemenko 3 IKN, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat desa.
“BPD menjadi wahana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Seno Aji berharap kehadiran Abpednas mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa.
“Kita harapkan setiap rupiah dana desa benar-benar mengalir untuk masyarakat,” tegasnya.
Seno juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa melalui digitalisasi keuangan, seperti transfer perbankan, QRIS, dan uang elektronik, guna mempermudah pencatatan dan pengawasan oleh BPD, BPK, maupun lembaga terkait lainnya.
“Pemprov Kaltim ingin memastikan dana desa menjadi sumber penting pembangunan daerah,” katanya.
Pemprov Kaltim juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, dan Kementerian Dalam Negeri atas sinergi dalam penguatan komitmen membangun desa.
Turut hadir sejumlah pejabat pusat dan daerah, Forkopimda Kaltim, jajaran Abpednas, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta anggota BPD.
