Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.foto:trgy
SAMARINDA-Jembatan Mahulu merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi Kaltim. Namun, keselamatan tetap menjadi garis batas yang tidak bisa dikompromikan.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, tak bisa menyembunyikan kegeraman melihat insiden berulang.
“Kami berharap insiden akhir tahun lalu menjadi yang terakhir, tapi justru berulang, ini ada apa?” ujarnya.
Setelah Jembatan Mahakam Ulu kembali ditabrak tongkang batu bara, ia menuntut tindakan tegas. Apalagi jika terbukti insiden ini disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pelayaran.
Diduga, tongkang nahas tersebur berlayar di luar jam pengolongan, serta mengabaikan ketentuan penggunaan jasa pandu, sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002.
“Sudah sekian kali diingatkan kepada Pelindo, taati SOP yang dikeluarkan oleh KSOP,” tegas Sabaruddin Panrecalle.
Ia menegaskan insiden berulang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kerap diabaikannya aturan keselamatan yang telah ditetapkan.
Lantas, siapa yang paling bertanggung atas insiden berulang ini? Sabaruddin meminta seluruh pihak untuk berhenti mencari pembenaran. Prioritas saat ini, kata dia, adalah pemerintah dan otoritas terkait untuk bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan aturan main keselamatan pelayaran.
“Kalau perlu bekukan izin perusahaan-perusahaan yang bandel ini supaya ada efek jera,” jelasnya.
Sabaruddin menekankan bahwa keselamatan warga dan perlindungan infrastruktur publik harus menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar formalitas atau catatan insiden semata. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh, agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
“Penegakan hukum harus berjalan demi keselamatan masyarakat dan aset pemerintah,” pungkas politikus Gerindra tersebut.
