Ketua DPD Gerindra Kaltim sekaligus Wakil Gubernur Kaltim, Ir H Seno Aji M.Si
SAMARINDA—Usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali mengemuka. Mahalnya ongkos politik dan praktik politik uang terus dijadikan sandaran untuk mendorong perubahan mekanisme pemilihan, yang awalnya secara langsung oleh rakyat ke skema tidak langsung.
Wacana itu kian menguat menjelang perumusan Rancangan Undang-Undang tentang (RUU) Pemilu, yang kini sudah resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Menanggapi isu tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menunjukan jawaban yang positif mendukung.
“Kita ikut pemerintah pusat, yang jelas keputusan pemerintah pusat apa, daerah akan mengikuti,” ujar Seno Aji.
Di sisi lain, Sekretaris Jendral (Sekjend) Sugiono DPP Partai Gerindra sudah menyatakan sikap atas wacana skema pemilihan tersebut. Lagi-lagi, Seno Aji menegaskan mengikuti arahan DPP.
“Tentunya kita ngikut DPP ya, pak sekjend Gerindra sudah menyampaikan bahwa Gerindra mendukung pemilihan pilkada dari DPRD,” tuturnya.
Selaras dengan alasan DPP Gerindra, bahwa faktor pertimbangan utama dukungan tersebut adalah aspek efisiensi dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Seno, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Kaltim Partai Gerindra, berpandangan yang sama terkait alasan tersebut.
“Saya pikir kalau untuk menekan keuangan anggaran, saya pikir sangat relevan. Kalau di pusat alasannya begitu,” pungkasnya.
