SAMARINDA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya mendorong penegakan hukum secara tegas dan transparan atas insiden tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu. Pemprov Kaltim telah melayangkan surat resmi kepada Polresta Samarinda dan meminta penanganan hukum dilakukan secara serius.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa laporan atas peristiwa tersebut telah diterima kepolisian dan saat ini tengah diproses. Ia menegaskan pemerintah daerah akan memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dari aparat penegak hukum.
“Laporan sudah masuk dan sedang diproses oleh kepolisian. Kami ingin ada tindak lanjut yang jelas, termasuk pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat,” ujarnya.
Menurut Seno Aji, insiden tersebut tidak bisa dianggap sepele mengingat Jembatan Mahakam Ulu memiliki peran strategis sebagai penopang mobilitas warga Samarinda dan kawasan sekitarnya.
Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong penerapan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami berharap ada langkah hukum yang tegas. Ini penting supaya kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan Polresta Samarinda untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Pemerintah berharap proses hukum berjalan cepat, terbuka, dan memberikan kepastian hukum kepada publik.
Insiden tabrakan tongkang ini sebelumnya menyita perhatian masyarakat, mengingat fungsi vital Jembatan Mahakam Ulu dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial di Kota Samarinda.
“Harapan kami jelas, prosesnya transparan dan ada kejelasan tanggung jawab dari pihak penabrak,” pungkas Seno Aji.
TRGY
